Corona menjadi kata
terpopuler dan menjadi tranding topik diseluruh dunia, mengalahkan nama-nama
beken Presiden hasil pemilihan langsung. Corona virus yang tak nampak itu telah
merubah segala sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, pendidikan tanpa terkecuali
electoral politic pun kena imbasnya. Covid-19 ini ditetapkan oleh WHO sebagai
pandemi yang mudah menular antar manusia sehingga banyak negara
memberlakukan physical distancing bahkan lockdown wilayah.
Jika bicara Pemilihan
ditengah pandemi ini, beberapa Negara yang melaksanakan pemilihan langsung
sebagian ditunda, dan sebagian lagi tetap dilaksanakan. Menurut Internasional
IDEA (institute for democracy and electoral assistance) yang saya kutip
dari rumahpemilu.org, penundaan pemilihan secara langsung terjadi di 50
Negara untuk menghindari penyebaran covid-19, dan sebagian Negara tetap
melaksanakan Pemilihan ditengah pandemi dengan keputusan yang sangat berat.
Beberapa Negara yang
ngotot melaksanakan pemilihan ditengah covid-19 mengalami penurunan partisipasi
masyarakat yang sangat signifikan. Rata-rata penurunan pemilih dibanding
pemilihan sebelumnya berkisar 5,5 – 35 %. Prancis turun 18,9%, Australia turun
5,5%, Iran turun 17,77% dan Mali turun drastis 35,2% kecuali Bavaria yang
mengalami peningkatan partisipasi pemilih karena metode postal voting atau
pemilihan melalui pos yang dapat dilakukan dirumah.
jika kita merujuk pada
Amerika Serikat, beberapa negara bagian tetap melaksanakan tahapan kampanye
yang dilakukan secara online untuk menghindari kerumunan massa (konvensional).
Beberapa tahapan seperti pemutakhiran data pemilih dilakukan secara online
berdasarkan data jumlah penduduk yang terregister. Dengan memanfaatkan IT
Amerika optimis bisa melaksanakan pemilihan ditengah pandemi walaupun masih
terjadi pro kontra.
Di Indonesia sendiri
Pilkada serentak 2020 yang akan diikuti 270 daerah (9 provinsi dan 261
Kab/kota) diseluruh Indonesia telah resmi ditunda, yang semula dijadwalkan 23
september diundur menjadi 9 desember 2020. Hasil rapat bersama april 2020 antara
KPU, Bawaslu, DKPP, Komisi II DPR dan Kemendagri tersebut masih dalam tahap
rancangan Perppu Pilkada. Sebelumnya, KPU RI telah melakukan terobosan dengan
melakukan penundaan 4 tahapan Pilkada sejak awal maret 2020 dan mengeluarkan
edaran terkait pencegahan penyebaran covid-19.
Dalam perspektif
penyelenggara, penundaan Pilkada butuh kajian serius dari berbagai aspek
termasuk kesiapan teknis dan logistik penyelenggaraan serta payung hukum
pelaksanaannya. Secara teknis dan logistik misalnya harus benar-benar dicabut
status tanggap darurat oleh Pemerintah sehingga tidak berlaku physical
distancing maupun PSBB. Dengan begitu aktivitas berjalan normal dan KPU dapat
melaksanakan tahapan sesuai regulasi.
KPU sebagai
penyelenggara harus melindungi hak politik warga negara, disisi lain hak-hak
sipil harus dipenuhi sehingga opsi kebijakan penundaan benar-benar adil dan
konstitusional. Hak politik memilih dan dipilih tetap terjaga dan hak asasi
seperti hak kesehatan, ekonomi dan sosial tetap dilindungi oleh Negara. Hal ini
juga memastikan representasi politik tetap berjalan sesuai dengan UUD 1945.