Efek Covid-19 Pilkada Ditunda

Corona menjadi kata terpopuler dan menjadi tranding topik diseluruh dunia, mengalahkan nama-nama beken Presiden hasil pemilihan langsung. Corona virus yang tak nampak itu telah merubah segala sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, pendidikan tanpa terkecuali electoral politic pun kena imbasnya. Covid-19 ini ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi yang mudah menular antar manusia sehingga banyak negara memberlakukan physical distancing bahkan lockdown wilayah.

Jika bicara Pemilihan ditengah pandemi ini, beberapa Negara yang melaksanakan pemilihan langsung sebagian ditunda, dan sebagian lagi tetap dilaksanakan. Menurut Internasional IDEA (institute for democracy and electoral assistance) yang saya kutip dari rumahpemilu.org, penundaan pemilihan secara langsung terjadi di 50  Negara untuk menghindari penyebaran covid-19, dan sebagian Negara tetap melaksanakan Pemilihan ditengah pandemi dengan keputusan yang sangat berat.

Beberapa Negara yang ngotot melaksanakan pemilihan ditengah covid-19 mengalami penurunan partisipasi masyarakat yang sangat signifikan. Rata-rata penurunan pemilih dibanding pemilihan sebelumnya berkisar 5,5 – 35 %. Prancis turun 18,9%, Australia turun 5,5%, Iran turun 17,77% dan Mali turun drastis 35,2% kecuali Bavaria yang mengalami peningkatan partisipasi pemilih karena metode postal voting atau pemilihan melalui pos yang dapat dilakukan dirumah.

jika kita merujuk pada Amerika Serikat, beberapa negara bagian tetap melaksanakan tahapan kampanye yang dilakukan secara online untuk menghindari kerumunan massa (konvensional). Beberapa tahapan seperti pemutakhiran data pemilih dilakukan secara online berdasarkan data jumlah penduduk yang terregister. Dengan memanfaatkan IT Amerika optimis bisa melaksanakan pemilihan ditengah pandemi walaupun masih terjadi pro kontra.

Di Indonesia sendiri Pilkada serentak 2020 yang akan diikuti 270 daerah (9 provinsi dan 261 Kab/kota) diseluruh Indonesia telah resmi ditunda, yang semula dijadwalkan 23 september diundur menjadi 9 desember 2020. Hasil rapat bersama april 2020 antara KPU, Bawaslu, DKPP, Komisi II DPR dan Kemendagri tersebut masih dalam tahap rancangan Perppu Pilkada. Sebelumnya, KPU RI telah melakukan terobosan dengan melakukan penundaan 4 tahapan Pilkada sejak awal maret 2020 dan mengeluarkan edaran terkait pencegahan penyebaran covid-19.

Dalam perspektif penyelenggara, penundaan Pilkada butuh kajian serius dari berbagai aspek termasuk kesiapan teknis dan logistik penyelenggaraan serta payung hukum pelaksanaannya. Secara teknis dan logistik misalnya harus benar-benar dicabut status tanggap darurat oleh Pemerintah sehingga tidak berlaku physical distancing maupun PSBB. Dengan begitu aktivitas berjalan normal dan KPU dapat melaksanakan tahapan sesuai regulasi.

KPU sebagai penyelenggara harus melindungi hak politik warga negara, disisi lain hak-hak sipil harus dipenuhi sehingga opsi kebijakan penundaan benar-benar adil dan konstitusional. Hak politik memilih dan dipilih tetap terjaga dan hak asasi seperti hak kesehatan, ekonomi dan sosial tetap dilindungi oleh Negara. Hal ini juga memastikan representasi politik tetap berjalan sesuai dengan UUD 1945.


25 April 2020

Posting Komentar

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Lebih baru Lebih lama