 |
| Foto simulasi TPS buatan AI |
Menjelang Pemilu 2029, panggung politik nasional hingga daerah mulai bergeliat. Gelombang pendaftaran partai politik baru di Kementerian Hukum dan HAM serta kesiapan 24 parpol peserta pemilu sebelumnya menandai dimulainya konsolidasi organisasi. Di Madura, khususnya Kabupaten Sampang, konsolidasi ini terasa makin krusial seiring potensi perubahan peta alokasi kursi legislatif.
Berdasarkan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tahapan Pemilu selambat-lambatnya dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jika pencoblosan Pemilu 2029 digelar pada Februari 2029, maka tahapan resmi seperti pendaftaran parpol, pembentukan badan ad hoc, hingga penetapan daerah pemilihan (dapil) akan dimulai sejak Juni 2027 melalui koordinasi Komisi II DPR RI dan KPU RI.
Bagi Kabupaten Sampang, Pemilu 2029 membawa dampak signifikan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) tahun 2026, jumlah penduduk Sampang telah menembus angka 1 juta jiwa. Merujuk pada regulasi perundang-undangan, lonjakan populasi ini menjadi sinyal kuat bertambahnya alokasi kursi DPRD Kabupaten Sampang dari 45 kursi menjadi 50 kursi.
Penambahan 5 kursi ini dipastikan mengubah penataan dapil dan alokasi kursi di setiap kecamatan. Saat ini, KPU Kabupaten Sampang terus mengkaji skema penataan dapil terbaik dengan memegang teguh tujuh prinsip utama: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, serta kesinambungan. Tentu hal ini sebagai persiapan tahapan Pemilu 2029 di tahun depan.
Pemanasan mesin politik dan persiapan tahapan Pemilu 2029 seperti penataan dapil ini menjadi penanda awal bahwa perebutan 50 kursi di DPRD Kabupaten Sampang pada Pemilu 2029 akan berlangsung jauh lebih dinamis dan kompetitif. Sedangkan KPU Sampang secara konsisten melakukan diskusi evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai bahan persiapan secara teknis agar Pemilu 2029 berjalan Jujur dan adil (Jurdil).