Indonesia
selalu identik dengan kata demokrasi setelah Presiden pertama Ir. Soekarno dan
sejumlah tokoh lainnya memproklamirkan Negara Republik indonesia. Aneka
ragamnya suku, budaya, ras dan keyakinan menjadi bagian dari demokrasi sosialis
ala Indonesia. Demokrasi yang memiliki makna dari rakyat oleh rakyat untuk
rakyat yang pernah disampaikan Presiden Amerika Abraham Lincoln ini
kemudian dikembangkan menjadi sistem Pemerintahan non monarki.
Soekarno juga
menegaskan bahwa Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berperi kemanusiaan
bukan demokrasi atas kepentingan individu, kelompok dan satu golongan saja.
Namun Demokrasi untuk memperjuangkan nasib manusia secara haq. Nasib Rakyat
yang menjadi prioritas utama agar hak-haknya bisa dipenuhi seiring dengan
kewajibannya sebagai bagian dari Rakyat itu sendiri.
Makna
demokrasi sebenarnya tidak ada pergeseran tapi penerapan sistemnya yang begitu
amburadul karena mencoba dari sistem ke sitem lainnya dan menurut saya masih
belum bersifat aspiratif. Pemilihan secara langsung baik Pilpres, Pileg dan
pilkada dianggap menjadi bagian penting dalam menentukan Pemimpin yang sesuai
dengan keinginan Rakyatnya. Para calon yang berasal dari Rakyat dianggap
sebagai manusia pilihan terbaik yang dipilih secara langsung.
Dalam setiap
pesta Rakyat ini banyak ditemukan perdebatan panjang sampai berujung konflik
horizontal. Manusia menjadi pemangsa manusia lainnya seperti yang ditulis
Thomas Hobbes dalam buku yang berjudul “Leviathan”. Manusia dijadikan
tumbal oleh manusia lainnya hanya untuk kepentingan pribadinya dan atau
kelompoknya sendiri.
Pilkada
Jakarta 2017 misalnya telah membuat gaduh seisi Indonesia dan terus ditabuh
sampai Pilpres 2019 nanti. Permainan isu untuk menjatuhkan lawan dan branding untuk
memuliyakan kandidat telah ampuh menjamur disetiap otak orang indonesia. Yang
satu cebong dan lainnya kampret, entah kalian masuk yang mana.
Mengingat
Pilkada Jatim dan kabupaten Sampang tahun ini (2018) menjadi potret buruk dalam
berdemokrasi karena pemilihan akan ditentukan oleh penyebaran isu, uang dan
sejumlah tokoh pendukungnya. Ibaratkan seperti Game harus melakukan berbagai
strategi dan siasat dengan berbagai cara hanya untuk memenangkan suatu
pertandingan. Semua cara itu menjadi lumrah dilakukan karena kontrol terhadap
pesta rakyat ini masih belum optimal.
Bicara taktik
dan strategi mungkin seperti pertandingan sepak bola, tim sekaliber Jerman
harus menundukkan kepalanya pada korea selatan 2-0, kemudian disusul tim-tim
elit lainnya seperti Portugal, argentina dan spanyol yang harus gugur di 16
besar piala dunia 2018 Rusia.
Siapa sangka
ketika dalam fase knock out 16 Besar Asian Games 2018 cabor sepak bola,
Indonesia harus tunduk pada Uni Emirat Arab dengan adu finalti, jika kita
nonton bisa saja kita berasumsi wasitnya bermasalah karena 2 gol pinalti yang
lucu.
Sepak bola
selalu identik dengan bursa taruhan, sama halnya dengan Pilkada yang selalu
identik dengan perjudian manusia dan pasar bebas jual beli suara. Kemudian
dipertontonlkan dengan kekalahan diluar akal sehat berdemokrasi.
Demokrasi
Gambling yang saya maksut ialah demokrasi yang hanya ditentukan oleh jumlah besarnya
uang cash atau pembayaran multy payment dengan virtual account maka suara dapat
diberikan jika sudah membayar lunas dan otomatis semua layanan aplikasi dapat
didownload.
Demokrasi
gambling akan nyata adanya ketika kandidat telah mampu menggaet tokoh yang
memiliki pengaruh dikampungnya, one man one block, satu orang mewakili
kelompok wilayah tertentu. One man one block ini berlaku untuk
menentukan jumlah voters yang mereka tawarkan dengan sistem paket diantaranya
paket kampung, paket desa atau paket beberapa Desa.
Gambling
inilah yang kemudian dapat menentukan siapa pemenangnya dan yang kalah harus
bersiap untuk tenggelam namanya karena terlilit hutang puluhan milyar rupiah.
Jangan heran jika banyak orang baik yang memiliki karakter kepemimpinan harus
sembunyi dibalik tirai untuk menyaksikan Game yang tak pernah usai ini.
7 September 2018